METAINFO.ID,MAKASSAR-Pertikaian yang terjadi antara oknum Kabid dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng yang saat ini kasusnya bergulir di kepolisian dan tengah menjadi sorotan publik,hendaknya tidak mengganggu pelayanan publik.
Apalagi, kasus ini kerap menyeret nama Bupati Soppeng. Padahal, diketahui jika kasus tersebut sudah masuk ranah hukum dan itu urusan pribadi antara dua orang yang bertikai.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Koordinator Presidium Forum Komunikasi Jurnalis, Agus Setiawan PH Rauf, Minggu, (15/2/26).
Agus menilai bahwa dengan adanya polemik dan pertikaian antara Ketua DPRD Soppeng dan oknum Kabid BPKSDM tentu akan menimbulkan gejolak di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
“Jika pertikaian ini tidak segera diselesaikan dengan baik, ada risiko beberapa masalah yang mungkin muncul. Proses administrasi terkait ASN bisa terhambat, pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM daerah mungkin tertunda, dan koordinasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif akan terganggu. “ungkap Agus PH.
“Akhirnya, yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas,”sambungnya.
Olehnya, sebagai Koordinator FKJ dan sekaligus merupakan warga Soppeng sangat prihatin terhadap kondisi saat ini. Dimana, polemik yang terjadi antar Ketua DPRD dan Kabid BKPSDM Tak kunjung mereda.
“Pemerintah Daerah penting untuk memastikan bahwa konflik yang terjadi di internal pemerintahan ini tidak berdampak negatif pada pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga masyarakat.”tegas Andi Agus PH.
Agus juga berharap kasus ini tak melebar kemana-mana dan jika bisa ada upaya Restoratif Justice (RJ) kembali agar keduanya bisa benar-benar berdamai, sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng bisa tetap berjalan dengan baik.
