Oleh: Mochammad Yaza Azhari Britain
Ketua DPW PBB Sulsel
METAINFO.ID – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian publik. Kasus ini tidak semestinya dipandang sebatas persoalan internal institusi kepolisian, tetapi juga harus dilihat dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak konstitusional warga negara, tata kelola kekuasaan, dan komitmen aparatur negara terhadap konstitusi.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mencederai prinsip negara hukum. Terlebih, apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat atau aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum.
Persoalan ini semakin penting untuk ditelusuri karena terdapat sejumlah nama dan inisial yang disebut dalam dugaan perkara tersebut, yakni LSP, AS, EHS, dan SU. Penanganannya harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah serta hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil.
1. Dugaan Penyadapan Ilegal Merupakan Ancaman terhadap Supremasi Hukum
Penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan pembatasan hak privasi seseorang. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam negara hukum, tidak ada satu pun lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan tanpa batas. Aparat penegak hukum sekalipun wajib tunduk pada hukum dan tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.
Ketentuan mengenai larangan intersepsi atau penyadapan secara melawan hukum antara lain diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mengatur larangan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi, dengan memperhatikan ketentuan pengecualian dan aturan terkait.
Dengan demikian, apabila terdapat tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan, tanpa dasar hukum, atau di luar prosedur yang ditentukan, persoalan tersebut harus diusut secara serius. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat, jabatan, atau kedudukan dalam institusi negara.
Prinsip supremasi hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Mereka yang diberi mandat untuk menegakkan hukum justru harus menjadi pihak pertama yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum.
2. Indikasi Pembangkangan terhadap Presiden dan Dugaan Makar Harus Diusut
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai kemungkinan adanya tindakan yang bertentangan dengan kebijakan dan kewenangan pemerintahan yang sah, khususnya apabila dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya memantau, mengintervensi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Presiden.
Dalam sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi, seluruh aparatur negara wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kebijakan pemerintahan yang sah. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda tertentu yang bertentangan dengan kepentingan negara.
Apabila benar terdapat tindakan yang dilakukan secara terorganisasi untuk melawan atau menghalangi kewenangan Presiden di luar mekanisme konstitusional, hal tersebut tentu harus ditelusuri secara mendalam. Dugaan pembangkangan terhadap Presiden maupun kemungkinan adanya unsur makar merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Namun, dugaan tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti. Tidak setiap tindakan yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu mengungkap secara terang apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau terdapat dugaan tindak pidana lain yang lebih serius.
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus memperoleh kepastian bahwa seluruh aparatur negara bekerja dalam koridor konstitusi. Tidak boleh ada kekuatan di dalam institusi negara yang merasa memiliki kewenangan di atas hukum atau bertindak di luar mekanisme ketatanegaraan.
3. Dugaan Keterlibatan Mantan Kapolri dan Momentum Reformasi Polri
Penyebutan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dalam konteks dugaan perkara ini menjadikan persoalan tersebut semakin penting untuk ditelusuri secara objektif. Kedudukan dan jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat informasi dan bukti yang relevan. Sebaliknya, penyebutan nama seseorang juga tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti keterlibatan atau kesalahan sebelum melalui proses hukum.
Apabila terdapat dugaan keterlibatan mantan pejabat tinggi Polri, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh seseorang di dalam institusi.
Kasus ini sekaligus harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan internal dan reformasi kelembagaan Polri. Reformasi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur organisasi atau pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh budaya kerja, sistem pengawasan, akuntabilitas penggunaan kewenangan, serta integritas setiap personel.
Polri merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan anggotanya harus ditangani secara terbuka dan profesional.
Pembenahan kepemimpinan dan pengawasan internal harus berjalan beriringan dengan pengawasan eksternal. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, baik melalui mekanisme etik, disiplin, maupun proses pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Reformasi Polri pada akhirnya harus memastikan bahwa institusi kepolisian berdiri sebagai alat negara yang tunduk kepada konstitusi dan hukum, bukan menjadi kekuatan yang bekerja di luar kontrol demokratis. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa pandang bulu.
4. Urgensi Pembentukan RUU Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini juga memperlihatkan pentingnya kehadiran regulasi penyadapan yang komprehensif melalui pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan atau RUU Penyadapan.
Selama ini, pengaturan mengenai penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dan kewenangan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih terpadu agar pelaksanaan penyadapan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
RUU Penyadapan perlu mengatur secara jelas lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan dan batas kewenangannya, prosedur perizinan, mekanisme pengawasan, jangka waktu pelaksanaan, perlindungan data dan privasi warga negara, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan.
Pengaturan yang komprehensif juga harus memastikan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, berdasarkan kebutuhan yang sah, dan melalui prosedur yang ketat. Mekanisme pengawasan independen menjadi penting agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik, pribadi, maupun kelompok tertentu.
Kehadiran RUU Penyadapan bukan dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, regulasi tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan dapat dijalankan secara profesional, terukur, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara.
Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap tindakan penyadapan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat yang menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang sah.
PENUTUP: SUPREMASI HUKUM TIDAK BOLEH TUNDUK PADA KEKUASAAN
Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut individu atau konflik internal institusi, melainkan menyangkut komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga demokrasi, dan memastikan seluruh aparatur negara tunduk kepada konstitusi.
Presiden, pemerintah, dan seluruh aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pembiaran, perlindungan terhadap pihak tertentu, ataupun penggunaan kewenangan untuk kepentingan di luar tugas negara.
Pangkat, jabatan, dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Namun, setiap orang yang disebut dalam dugaan perkara juga berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
Pada saat yang sama, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi Polri dan mempercepat pembentukan regulasi penyadapan yang memberikan kepastian hukum. Institusi kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari pengawasan, melainkan institusi yang tunduk pada konstitusi, terbuka terhadap evaluasi, dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh penyelenggara negara, tanpa terkecuali, menempatkan konstitusi dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (**)
