METAINFO.ID, Makassar – Lembaga kebijakan publik Policy Voice resmi diluncurkan. Peluncuran lembaga itu dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Kebijakan Ketahanan Pangan Perkotaan di Indonesia, bertempat di Arts Cafe & Resto pada Sabtu (15/03/2025).
Peluncuran dan FGD ini menghadirkan akademisi Universitas Hasanuddin, Muh Tang Abdullah; Jurnalis Mongabay, Wahyu Chandra; dan perwakilan Policy Voice, Much Faisal Syaputra. Sebagai penanggap dalam FGD tersebut hadir Direktur Public Policy Network, Rizal Pauzi; Ketua Korkom IMM Unhas, Engki Fatiawan; Staff Ahli DPRD Sulsel, Saenab; Perwakilan Kampus Gagasan, Diarmila; dan Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Founder Policy Voice, Naylawati Bachtiar, menjelaskan bahwa lembaga Policy Voice hadir sebagai ruang untuk menganalisis dan mengadvokasi berbagai isu kebijakan publik yang lebih konstruktif dengan menawarkan berbagai alternatif solusi.
“Sebab, dalam pendekatan governance tentu kita tidak boleh hanya sekedar menjadi objek namun juga subjek dalam setiap proses kebijakan. kita akan hadirkan dokumen yang bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan” jelas mahasiswa pascasarjana administrasi publik unhas itu.
Akademisi FISIP Unhas, Muh Tang Abdullah, menyampaikan bahwa kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk berbagai program harus dipastikan sustainable. Sebab, untuk mencapai ketahanan pangan perkotaan membutuhkan waktu dan komitmen dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.
“Penting adanya kajian kebijakan ketahanan pangan yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga kebijakan yang hadir lebih konkrit dan dapat menjawab tantangan yang ada. Tentu hal ini membutuhkan komitmen pemerintah termasuk untuk menjamin keberlanjutan kebijakan dan memastikan keterlibatan berbagai pihak” kata dosen Fisip Unhas itu.
sementara itu, Peneliti Policy Voice, Faisal, menyampaikan data Global Food Security Index pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia konsisten mengalami penurunan peringkat dan skor ketahanan pangan dalam 5 tahun terakhir. Beberapa daerah di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
“Misalnya di Kota Makassar terdapat kebijakan dalam bentuk program lorong wisata ketahanan pangan. Akan tetapi, program ini belum berjalan optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh Kurangnya keterlibatan aktor non pemerintah. Kebutuhan pangan harus ditingkatkan hingga diatas presentasi 50%. Tentu ini menjadi tantangan, sehingga di beberapa negara maju gencar untuk menerapkan urban farming yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi pangan” jelas alumni magister administrasi publik UGM tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa Kota Makassar butuh kebijakan yang lebih konkrit untuk menerapkan urban farming. Program lorong wisata pada dasarnya menunjukkan komitmen ke arah tersebut, namun tentu perlu optimalisasi dari berbagai aspek salah satunya dengan pendekatan governance network untuk memastikan keterlibatan berbagai aktor.
Sementara itu, Jurnalis Mongabay, Wahyu Chandra, menjelaskan bahwa pada dasarnya yang harus kita capai bukan hanya ketahanan pangan, namun kedaulatan pangan. Pemerintah perlu lebih serius dalam menangani isu ketahanan pangan khususnya di daerah perkotaan. Sebab, dari beberapa case yang terjadi di daerah perkotaan lebih banyak diinisiasi dari kelompok-kelompok non-pemerintah.
“kita berharap policy voice ini juga konsen dengan isu lingkungan dengan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah” harapnya. (EFN).
