METAINFO.ID, Palembang – Koordinator I Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung, Ferry Tass, S.H., M.Hum., M.Si., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola, Peningkatan Kapasitas, serta Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Acara digelar di Palembang pada Senin (08/09/2025).
Dalam sambutannya, Ferry menegaskan peran vital BPD sebagai pilar utama perekonomian daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pembangunan regional. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan serius terkait tata kelola.
“BPD merupakan pilar utama dalam menopang perekonomian daerah, terutama dalam mendukung pembiayaan UMKM dan pembangunan regional. Namun, sektor ini tidak lepas dari risiko tata kelola, mulai dari fraud, benturan kepentingan, lemahnya pengendalian internal, hingga ancaman pencucian uang (APU). Bahkan, sejumlah kasus korupsi di BPD mencakup penyalahgunaan kewenangan, kredit fiktif, hingga manipulasi laporan keuangan,” jelas Ferry.
Ia menekankan pentingnya penerapan Anti Money Laundering (AML) dalam operasional perbankan.
“BPD harus memiliki sistem kepatuhan yang mampu mendeteksi, mencegah, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan maupun transaksi tunai dalam jumlah besar. Implementasi AML bukan sekadar memenuhi regulasi OJK dan PPATK, tetapi juga instrumen kunci menjaga integritas sistem keuangan nasional serta memperkuat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi ini menjadi pedoman BPD dalam penguatan tata kelola, pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, penerapan manajemen risiko, hingga kewajiban pelaporan berkala kepada OJK.
“Dengan implementasi POJK ini, BPD dituntut lebih disiplin, transparan, dan akuntabel. Kegiatan hari ini menjadi momentum penting untuk memastikan regulasi tersebut diterapkan secara konsisten,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Ferry berharap kegiatan tersebut menghasilkan langkah nyata, bukan hanya sosialisasi.
“Kita berharap kegiatan ini melahirkan rekomendasi konkrit dan action plan yang dapat dijalankan masing-masing BPD. Dengan begitu, BPD akan semakin sehat, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” tutupnya. (**)
