*OPINI*
Oleh: Engki Fatiawan
(Mahasiswa Ilmu Tanah Unhas & Ketua Umum PK IMM Pertanian Unhas)
METAINFO.ID,-Beberapa hari ini hujan dengan intensitas lebat melanda sebagian daerah di Sulawesi Selatan. Hujan disertai dengan angin kencang ini menyebabkan banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan gelombang air laut tinggi. Hal tersebut memakan korban jiwa dan merugikan masyarakat yang terdampak bencana.
Berdasarkan data bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 109 bencana yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. 14 diantaranya adalah bencana banjir yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.
Daerah yang rawan banjir pada saat musim hujan adalah Kota Makassar dan daerah yang berada di sekitarnya seperti Kab. Maros dan Kab. Gowa. Sebagai daerah yang kepadatan penduduknya tinggi, Kota Makassar menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Data terakhir BPBD Makassar Mencatat 3.344 rumah terendam di empat kecamatan yang ada di Makassar, dengan total 9.167 jiwa yang terdampak.
Banjir yang terus meluas mengakibatkan kerugian materiel dan non materiel bagi masyarakat yang terdampak. Tentunya pihak yang paling bertanggung jawab atas banjir Kota Makassar adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar. Banjir yang terus berulang tiap tahunnya ini akibat tidak adanya keseriusan dan kemauan pemerintah untuk membebaskan kota makassar dari banjir.
Pada dasarnya bencana banjir yang terjadi di Kota Makassar selain hujan pada daerah ini, juga disebabkan oleh air kiriman dari Kabupaten Gowa. Berdasarkan kajian WALHI Sulsel bahwa penyebab banjir adalah banyaknya kiriman air dari Kabupaten Gowa karena hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang di Kabupaten Gowa sudah rusak parah. Hal tersebut juga menyebabkan bencana tanah longsor yang terjadi di Tinggi Moncong.
Selain dari itu, penyebab banjir di Kota Makassar yaitu kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kebutuhan akan ruang untuk bangunan rumah dan industri semakin berkembang. Pembangunan yang terjadi di Kota Makassar dengan berbasis pada beton menyebabkan perubahan tata guna lahan yang sebelumnya berupa lahan terbuka berubah menjadi pemukiman atau industri. Hal tersebut menyebabkan daerah resapan air semakin berkurang.
Dalam kajian hidrologi, intensitas air yang ada di bumi pada dasarnya tidak pernah berkurang dan tetap sama beredar pada siklusnya. Jika ada yang mengatakan air atau intensitas hujan bertambah yang menyebabkan banjir itu adalah anggapan yang kurang tepat karena penyebab banjir pada suatu daerah adalah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan derah resapan air yang semakin sempit. Tentunya deforestasi di daerah hulu dan pembangunan yang intens berbasis betonisasi di daerah hilir menjadi penybab banjir.
Anggapan yang terbangun di mindset masyarakat dan bahkan pemerintah bahwa air yang jatuh pada derah tangkapan hujan itu harus semua dialirkan ke laut melalui sungai. Anggapan tersebut pada dasarnya tidak salah namun kurang tepat untuk menghidar dari banjir. Hal ini hanya mempercepat terjadiya banjir apalagi jika terjadi air pasang di pantai.
Seharusnya berdasarkan sistem hidrologi air hujan yang jatuh ke tanah perlu terlebih dahulu diinfiltrasikan ke dalam tanah sampai tanah tersebut jenuh sebelum dialirkan ke sungai dan laut. Hal ini dapat mengurangi aliran permukaan yang menyebabkan banjir. Tentunya daerah resapan air berperan penting dalam hal ini.
Namun, yang terjadi pada daerah rawan banjir resapan airnya semakin berkurang dan dialih fungsikan menjadi perumahan dan industri. Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan kebutuhan akan ruang juga semakin tinggi. Daerah tampungan air juga semakin berkurang karena ditimbun dan dibanguni perumahan.
Penataan ruang yang ada di Kota Makassar dapat dikatakan tidak kondusif karena tidak memperhatikan dampak banjir yang akan terjadi. Mungkin dalam perencanaannya tidak melibatkan ahli tanah dan hidrologi sehingga yang ada kemudian memunculkan dampak bencana hidrologi. Banjir ini akan lebih parah tiap tahunnya jika pemerintah tidak serius dan stake holder yang terkait tidak serius menanggulanginya.
Dalam perencanaan wilayah dan tata ruang faktor lingkungan juga tidak kalah pentingnya dengan faktor ekonomi dan sosial. Sehingga ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang untuk meminimlisir dampak yang akan timbul. Ketiga komponen tersebut yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga komponen ini harus seimbang karena apabila tidak seimbang maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan. Sebagai contoh banjir yang terjadi merupakan dampak yang terjadi akibat faktor lingkungan tidak diperhatikan melainkan hanya karena kebutuhan akan keuntungan ekonomi maka komponen ini yang sangat diperhatikan.
Akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan sikap pesimis dan berserah untuk tetap menerima banjir tiap tahunnya. Masih ada langkah yang bisa diambil untuk menanggulangi banjir ini yang bukan hanya bantuan sosial yang berdampak pada bencana banjir melainkan perbikan fisik lingkungan untuk mencegah banjir. Tentunya perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi perhatian utama. Kemudian pembuatan sumur resapan pada derah perkotaan, akan lebih baik lagi jika sumur resapan ini ada pada setiap rumah. Pembuatan bendungan pada daerah hulu sungai juga dapat menjadi pilihan untuk mengurangi kiriman air ke hilir dan daerah perkotaan.
