METAINFO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menorehkan capaian prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng dan Wakilnya Selle KS Dalle,Pemkab Soppeng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng, dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP.
Diserahkan pada kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 (audited) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/5/2026).
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang hadir langsung menerima dokumen LHP tersebut, dan didampingi jajaran teras Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Suwardi Haseng tak mampu menyembunyikan rasa bangganya. Ia langsung melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah menunjukkan disiplin baja dan integritas tinggi dalam mengawal APBD.
“Pemerintah Soppeng sangat bersyukur dan bergembira atas WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan hasil kerja bersama.”ungkap Suwardi Haseng.
Suwardi Haseng menyebutkan bahwa mempertahankan WTP bukanlah perkara mudah dan bukan sekadar urusan administratif belaka.
Capaian ini adalah indikator sahih bahwa roda pemerintahan di Soppeng berputar di jalur yang benar, transparan, dan akuntabel.
Bac
Ia pun mewanti-wanti pasukannya agar tidak cepat berpuas diri. Integritas dan kedisiplinan harus terus digas demi pelayanan publik yang prima.
“Opini WTP ini adalah buah dari kedisiplinan kerja, kinerja positif, dan integritas seluruh perangkat daerah. Semoga integritas bisa terus terjaga dan kedisiplinan semakin ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal seiring dengan terjaganya wibawa pemerintahan,” tegas Suwardi.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.
Winner membeberkan, ada empat kriteria sakral yang menjadi parameter tim auditor BPK dalam “menguliti” LKPD, yaitu. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Efektivitas sistem pengendalian internal
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, pungkas Winner.
Setelah melalui serangkaian pengujian ketat di lapangan, Pemkab Soppeng dinilai berhasil memenuhi seluruh kriteria tersebut dengan sangat baik. (***)
