METAINFO.ID,MAKASSAR-Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar Timur berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi mengadakan Webinar Dialog Pemilu yang diselenggarakan melalui Zoom pada Rabu 11 Januari 2023.
Webinar tersebut mengangkat tema, “Menakar Untung Rugi Sistem Proporsional Tertutup” dengan menghadirkan pemateri yang berasal dari kalangan Peneliti, Akademisi, dan Praktisi politik. Moch. Nurhasim (Peneliti BRIN), H. Guspardi Gaus (Anggota Komisi II DPR RI), Fajlurrahman Jurdi (Akademisi Fakultas Hukum Unhas), dan Masmulyadi (Peneliti LPSD) (12/01/2023)
Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai bukan calon wakil rakyat secara langsung. Berdasarkan perkembangan sistem pemilu di Indonesia pasca reforrmasi, sistem proporsional tertutup pernah dilakukan pada pemilu 1999.
Baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup semua peenah di lakukan di Indonesia dan masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Menurut Moch. Nurhasim, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa keuntungan dari proporsional tertutup yaitu memudahkan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, yang bekerja pada sistem ini adalah partai politik. Untuk kerugiannya, oligarki partai dapat menguat dan pemilih seakan memilih kucing dalam karung karena tidak diketahui siapa saja wakilnya.
“Jika dilihat kedua sistem ini memiliki keuntungan dan memiliki potensi kerugian maka, ada sistem lain yang bisa dilakukan yaitu sistem pemilu campuran atau Mixed System. Myxed System ini ada dua yaitu Mixed Member Proporsional (MMP) dengan cara pemilihan pemilih memilih partai A di proporsional dan memilih calon partai majoritarian dari Partai C. Kedua, Mixed Member Majoritarian (MMM) dengan cara pemilihan pemilih memilih Partai A di proporsional maka harus memilih partai di majoritarian” kata peneliti BRIN itu.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI, H. Guspardi Gaus menyatakan bahwa dengan sistem proporsional tertutup dapat membuat hubungan wakil rakyat dan rakyatnya jauh. Hampir semua partai menolak sistem proporsional tertutup.
“Kami dengan beberapa partai dan elemen bangsa sudah menyuarakan mengenai sistem pemilu yang akan di pakai nanti. Semoga sistem proporsional terbuka masih dilakukan dan MK mau mendengarnya” tutupnya.
Kemudian hal lain juga disampaikan oleh Akademisi Fakultas Hukum unhas, Fajlurrahman Jurdi “baik sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka masing-masing memilih kekurangan dan kelebihan. Kenapa tidak kita coba pakai sistem campuran. Namun, dari beberapa sistem ini kekuatan oligarki masih tetap adalah, maka yang paling penting adalah disini adalah revitalisasi partai.”
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Masmulyadi, Peneliti LPSD, bahwa hal yang mesti di perbaiki dalam sistem pemilu adalah masalah kepartaian yang ada di Indonesia.
“Salah satu problem besar kita dalam sistem kepartaian adalah bagaimana proses kandidasi yang terjadi di setiap pemilu itu belum dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan demokratif. Maka penting sekali untuk memperbaiki hal ini” pungkasnya.
Terkonfirmasi webinar ini berajalan lancar dan diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan baik dari mahasiswa, masyarakat umum, penyelenggara pemilu, Anggota Partai dll.(engki)
